ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERMAHI

(PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA)


BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

(1)     Anggota Biasa adalah setiap mahasiswa hukum di Indonesia yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tingkat strata 1 dan strata 2 yang belum mempunyai profesi hukum

(2)     Anggota Luar Biasa adalah :

a.  Anggota Luar Biasa adalah yang telah dua tahun menyelesaikan pendidikan hukumnya dan masih menunjukan kesetiaan kepada PERMAHI

b.  Anggota Kehormatan adalah perorangan yang dipandang berjasa dan dipandang mempunyai perhatian terhadap cita-cita dan perjuangan PERMAHI

c.  Anggota Penunjang adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu hukum

 

BAB II

TATA CARA KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)    Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Biasa kepada Dewan Pimpinan Cabang

(2)    Telah lulus dari MAPERCA (Masa Perkenalan Calon Anggota) yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang

(3)    Kelulusan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Cabang

(4)    Pengaturan tata laksana MAPERCA diatur  dalam ketetapan tersendiri

 

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

(1)    Hak pencalonan diri sebagao Ketua Umum Cabang dan Ketua Kegiatan dan yang berhubungan dengan itu, ditentukan dengan mekanisme yang diatur dalam ketetapan tersendiri

(2)    Penyampaian hak suara dilakukan dalam Konferensi Cabang

(3)    Mengikuti kegiatan PERMAHI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia kegiatan

 

Pasal 4

Setiap anggota wajib membayar iuran anggota yang ditentukan berdasarkan keputusan Pimpinan Cabang

 

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 5

LARANGAN

(1)    Anggota PERMAHI dilarang mengeluarkan pernyataan atas nama PERMAHI tanpa kewenangan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi

(2)    Setiap anggota yang memegang jabatan Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Umum Cabang dilarang merangkap jabatan pada organisasi lain

(3)    Anggota dilarang membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai perjuangan PERMAHI

 

Pasal 6

SANKSI

(1)    Peringatan diberikan kepada :

a.  Anggota yang lalai terhadap kewajiban-kewajibannya

b.  Anggota yang telah nyata-nyata secara organisasi telah mencemarkan nama baik organisasi

c.  Anggota yang nyata-nyata telah melanggar aturan organisasi

(2)    Peringatan diberikan secara lisan dan/atau tulisan

(3)    Skorsing diberikan kepada anggota yang telah mendapat peringatan tetapi tidak mentaati

(4)    Pemberian skorsing dinyatakan secara tertulis dalam jangka waktu yang tertentu

(5)    Pemecatan dilakukan apabila anggota telah benar-benar melanggar prinsip-prinsip organisasi dan telah melalui tahapan peringatan dan skorsing

(6)    Pemecatan dilakukan secara tertulis

 

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 7

(1)    Mekanisme Pemecatan diatur dalam ketentuan tersendiri dan keanggotaan berakhir :

a.  Meninggal dunia

b.  Mengundurkan diri

c.  Diberhentikan setelah ada klarifikasi

(2)    Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Pimpinan Cabang

 

BAB VI

STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 8

(1)    1 (satu) orang Ketua Umum DPP PERMAHI

(2)    Para Ketua DPP ditentukan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang

(3)    1 (satu) orang Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI

(4)    Para Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang

(5)    1 (satu) orang Bendahara Umum

(6)    Para Wakil Bendahara sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang

(7)    Departemen terdiri dari :

1. Departemen Organisasi dan Pembinaan

2. Departemen Pendidikan

3. Departemen Penyuluhan dan Penerangan Hukum

4. Departemen Penelitian dan Pengembangan Hukum

5. Departemen Hubungan Masyarakat

6. Departemen Khusus

7. Departemen Luar Negeri

8. Departemen lain yang struktur dan mekanismenya akan diatur dalam ketetapan tersendiri

 

Pasal 9

(1)    Setiap Ketua DPP merupakan Ketua Departemen

(2)    Setiap Wakil Sekretaris Jenderal merupakan Sekretaris Departemen

(3)    Setiap Wakil Bendahara merupakan Bendahara Departemen

 

Pasal 10

Pengurus Harian DPP terdiri dari :

1.  Ketua Umum DPP PERMAHI

2.  Para Ketua DPP PERMAHI

3.  Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI

4.  Para Wakil Sekretaris DPP PERMAHI

5.  Bendehara Umum DPP PERMAHI

6.  Para Wakil Bendahara DPP

 

Pasal 11

(1)    Tata cara pemilihan kepengurusan DPP diatur dalam Kongres Nasional

(2)    Mekanisme kerja kepengurusan DPP diatur dalam Rapat Kerja Nasional

 

BAB VII

STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 12

(1)    1 (satu) orang Ketua Umum DPC PERMAHI

(2)    2 (dua) orang Wakil Ketua DPC PERMAHI

(3)    1 (satu) orang Sekretaris DPC PERMAHI

(4)    1 (satu) orang Wakil Sekretaris DPC PERMAHI

(5)    1 (satu) Bendahara DPC PERMAHI

(6)    1 (satu) orang Wakil Bendahara DPC PERMAHI

(7)    6 (enam) orang Ketua Biro

(8)    Biro terdiri dari :

1. Biro Organisasi dan Pembinaan

2. Biro Pendidikan

3. Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum

4. Biro Penilitian dan Pengembangan Hukum

5. Biro Hubungan Masyarakat

6. Biro Khusus

 

Pasal 13

Pengurus Harian DPC terdiri dari :

1.  Ketua Umum Cabang DPC PERMAHI

2.  Para Wakil Ketua DPC PERMAHI

3.  Sekretaris DPC PERMAHI

4.  Wakil Sekretaris DPC PERMAHI

5.  Bendahara DPC PERMAHI

6.  Wakil Bendahara DPC PERMAHI

7.  Ketua Biro-biro

 

Pasal 14

(1)    Tata cara pemilihan kepengurusan DPC diatur dalam Konferensi Cabang (KONFERCAB)

(2)    Mekanisme kerja kepengurusan DPC diatur dalam rapat kerja cabang

 

BAB VIII

KONGRES NASIONAL

Pasal 15

(1)    Peserta kongres adalah :

a. Delegasi, adalah anggota DPP dan DPC PERMAHI yang memiliki mandat yang mempunyai hak suara dan hak bicara

b. Peninjau, adalah anggota DPP dan DPC yang mempunyai hak bicara

c. Undangan adalah orang yang diundang oleh DPP dan mempunyai hak bicara bila disetujui kongres

(2)    Mekanisme teknis pelaksanaan kongres nasional diatur dalam tata tertib yang disepakati peserta kongres

 

BAB IX

KONFERENSI CABANG

Pasal 16

(1)    Peserta Konferensi Cabang :

a.  Delegasi, adalah anggota DPC PERMAHI cabang tersebut yang mempunyai hak suara dan hak bicara

b.  Peninjau, adalah anggota DPP yang mempunyai hak bicara.

c.  Undangan, adalah orang yang diundang oleh DPC dan mempunyai hak bicara bila disetujui oleh Konferensi Cabang

(2)    Mekanisme teknis pelaksanaan konferensi cabang diatur dalam tata tertib yang disepakati pesert konferensi cabang

 

BAB X

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 17

(1)    Rapat pengurus harian DPP adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus harian DPP PERMAHI

(2)    Rapat pleno DPP adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus DPP PERMAHI

(3)    Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh anggota pleno DPP PERMAHI dan pimpinan cabang, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali

(4)    Apabila jumlah quorum rapat tersebut tidak terpenuhi, maka rapat diundur 2 X 15 menit, dan selanjutnya dinyatakan sah

(5)    Mekanisme dan ruang lingkup rapat DPP akan ditentukan dalam ketetapan tersendiri

 

BAB XI

RAPAT DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 18

(1)    Rapat pengurus harian DPC adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus harian DPC

(2)    Rapat pleno DPC adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus DPC PERMAHI

(3)    Apabila jumlah quorum rapat tersebut tidak terpenuhi, maka rapat diundur 2 X 15 menit, dan selanjutnya dinyatakan sah

(4)    Mekanisme dan ruang lingkup rapat DPC akan ditentukan dalam ketetapan tersendiri

 

BAB XII

BERHALANGAN TETAP KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 19

(1)  Ketua Umum DPP PERMAHI dinyatakan berhalangan tetap jika :

a.  Meninggal Dunia

b.  Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum karena :

1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik organisasi

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua

4. Melanggar AD/ART

(2)  Keputusan yang menetapkan ketua umum DPP PERMAHI berhalangan tetap dilakukan dalam rapat pleno DPP PERMAHI

 

BAB XIII

BERHALANGAN TETAP KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 20

(1)    Ketua Umum DPC PERMAHI dinyatakan berhalangan tetap jika :

a.  Meninggal Dunia

b.  Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum karena :

1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik organisasi

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua

4. Melanggar AD/ART

(2)    Keputusan yang menetapkan ketua umum DPC PERMAHI berhalangan tetap dilakukan dalam rapat pleno DPC PERMAHI

 

BAB XIV

PEMBINA DAN PENASEHAT

Pasal 21

(1)    Pembina adalah orang yang dipandang memiliki kemampuan akademis yang tinggi dan memiliki citra yang baik di masyarakat

(2)    Kriteria untuk seseorang yang dapat menjadi pembina :

a.  Memiliki kemampuan akademis di bidang hukum dan berpengalaman di dalam organisasi PERMAHI

b.  Memiliki citra dan ketokohan yang baik ditengah masyarakat

 

Pasal 22

(1)    Penasehat adalah orang yang dipandang memilki kemampuan akademis yang tinggi dan memilki citra yang baik ditengah masyarakat

(2)    Kriteria untuk seseorang yang dapat menjadi penasehat:

a.  memiliki kemampuan akademis dengan tingkat pendidikan minimal strata-2 dan/atau strata-3 di bidang hukum

b.  Memiliki citra dan ketokohan yang baik ditengah masyarakat

 

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

(1)    Untuk pertama kalinya keanggotaan PERMAHI di wilayah yang belum memiliki cabang ditetapkan oleh DPP

(2)    Untuk pertama kalinya pejabat sementara ketua umum cabang di cabang yang baru terbentuk, ditunjuk oleh DPP dalam masa kepengurusan 6 bulan

(3)    Pejabat sementara Ketua Umum Cabang seperti yang dimaksud dalam ayat (2) bertugas untuk mempersiapkan dan mengadakan KONFERCAB di cabang tersebut

 

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 24

(1)    Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan direvisi dalam Kongres Nasional selanjutnya

(2)    Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2008

 

 

 

PIMPINAN SIDANG TETAP

KONGRES III PERMAHI


(Polda Simbolon,SH)                     (Fitrahwati Abidin)

Ketua                                                  Sekretaris


(Hendra Mardika)

Anggota